Indikator Jenis Informasi

Informasi PPID BBPMP Provinsi Sumatera Barat yang mencakup bagian Indikator Jenis Informasi.

---

1. Lokasi / Alamat Kantor BBPMP Provinsi Sumatera Barat
2. Ruang lingkup kegiatan, tugas dan fungsi
3. Struktur Organisasi
4. Profil singkat Pejabat Struktural
5. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan BBPMP Provinsi Sumatera Barat yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diumumkan
6. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima
7. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik
8. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau dikabulkan seluruhnya
9. Alasan penolakan permohonan informasi publik
10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat
11. Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan BBPMP Provinsi Sumatera Barat
12. Rencana kerja strategis BBPMP Provinsi Sumatera Barat
13. Surat menyurat BBPMP Provinsi Sumatera Barat terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang
14. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga
15. Pedoman pengelolaan organisasi
16. Pedoman pengelolaan administrasi
17. Pedoman kepegawaian
18. Pedoman pengelolaan keuangan
19. Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh BBPMP Provinsi Sumatera Barat
20. Data perbendaharaan atau inventaris barang milik negara BBPMP Provinsi Sumatera Barat
21. Informasi yang ditetapkan sebagai Informasi yang dikecualikan
22. Data Kepegawaian Berdasarkan Gol & Pendidikan Tahun 2024
23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding dan/atau Perjanjian Kerja Sama
24. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
25. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya
26. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa informasi
27. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat
28. Informasi LHKPN para pejabat yang wajib LHKPN
29. Informasi program-program atau kegiatan
30. Program strategis atau prioritas Satuan Kerja
31. Informasi elektronik berkaitan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik sesuai tupoksi
32. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat negara
33. Informasi ringkasan kinerja/realisasi kegiatan beserta capaian Tahunan
34. Informasi realisasi/penyerapan penggunaan keuangan
35. Dokumen DIPA/DPA
36. Daftar rancangan peraturan menteri/lembaga/badan dan tahapan pembuatannya
37. Daftar peraturan yang telah disahkan dan ditetapkan
38. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran oleh pejabat Badan Publik
39. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja
40. Informasi Berkala
41. Informasi Tersedia Setiap Saat
42. Penggunaan aplikasi/sistem elektronik implementasi SPBE yang memberikan hak akses kepada publik